Pringsewu berdenyut dengan inisiatif dan program-program pembangunan yang menjanjikan, diiringi dinamika dialog antara legislatif dan insan pers. Di tengah keriuhan ini, sebuah pertanyaan fundamental muncul: Mampukah media lokal mempertahankan peran esensialnya sebagai pengawas independen, ataukah ia akan terseret arus kepentingan, kehilangan kejernihan pandangannya?
Ambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif yang lahir dari niat mulia untuk mengatasi masalah gizi dan stunting di kalangan pelajar. Namun, sebagus apa pun niatnya, sebuah program bisa kehilangan rohnya tanpa pengawasan ketat. Potensi penyalahgunaan atau sekadar menjadi ajang politik tanpa substansi selalu mengintai. Keterserapan anggaran, efektivitas distribusi, hingga dampak riil di lapangan, semua ini memerlukan mata jeli yang tak hanya meliput seremonial, melainkan juga menginvestigasi kedalaman implementasi.
Di sinilah letak ujian sesungguhnya bagi integritas pers lokal. Sinergi dengan pemerintah memang krusial untuk pembangunan, namun ia harus diimbangi dengan 'jarak kritis'. Bukan berarti bermusuhan, melainkan menjaga independensi. Saya, sebagai bagian dari Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), memahami betapa seringnya jurnalis menghadapi 'bisikan halus': permintaan untuk melunakkan kritik, saran untuk membangun citra positif, bahkan ancaman terselubung. Ini membuktikan bahwa independensi bukanlah sekadar kata-kata indah di kode etik, melainkan medan pertempuran harian yang harus dimenangkan agar media bisa menjadi penyeimbang yang tajam, bukan sekadar pelengkap.
Untuk memastikan roda demokrasi lokal berputar sehat, ada beberapa langkah krusial yang harus diwujudkan:
1. **Transparansi Anggaran dan Data Program**: Pemerintah dan DPRD wajib membuka seluas-luasnya detail anggaran dan realisasi program. Akses data yang mudah adalah fondasi pengawasan berbasis fakta.
2. **Partisipasi Publik Sejak Dini**: Libatkan media dan masyarakat dalam proses perencanaan program, bukan hanya sebagai penonton acara peluncuran. Wawasan dari berbagai pihak sejak awal dapat mencegah masalah di kemudian hari.
3. **Jaminan Keamanan Jurnalis**: Lindungi wartawan dari segala bentuk tekanan—baik politik, ekonomi, maupun personal—agar mereka dapat menjalankan tugas tanpa rasa takut dan intimidasi. Kebebasan pers harus dijamin secara hukum dan sosial.
4. **Investigasi Mandiri dan Audit Sosial**: Media harus proaktif turun ke lapangan, melakukan pengecekan independen, dan tidak hanya bergantung pada rilis pers pemerintah. Verifikasi langsung adalah kunci akurasi dan kredibilitas.
Pringsewu, dalam perjalanannya menuju kemajuan, tidak memerlukan media yang sekadar mengamini setiap kebijakan, melainkan pers yang berani menajamkan lensa kritisnya. Bukan wartawan yang mencari kenyamanan di lingkaran kekuasaan, melainkan mereka yang teguh menjaga jarak demi kebenaran. Keadilan sosial dan demokrasi lokal akan hidup subur hanya jika semua pilar—legislatif, eksekutif, pers, dan masyarakat—konsisten menjaga integritas dan menjalankan perannya sebagai penyeimbang. Dengan demikian, Pringsewu tak hanya akan memiliki program-program yang bergulir, tetapi juga sebuah ekosistem keadilan yang tangguh dan lestari.
