Pringsewu kembali memperkuat komitmennya terhadap partisipasi publik melalui inisiatif 'Ngopi Serasi' (Ngobrol Bareng Bupati Serap Aspirasi). Kali ini, giliran Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran, yang disambangi langsung oleh Bupati Riyanto Pamungkas dan Wakil Bupati Umi Laila. Acara interaktif yang telah memasuki edisi kesembilan ini dirancang untuk membuka saluran komunikasi dua arah, memungkinkan warga menyampaikan masukan dan harapan secara langsung kepada pucuk pimpinan daerah.
Dalam kegiatan yang digelar di Balai Pekon Lugusari pada Jumat (24/10/2025) siang, Bupati Riyanto Pamungkas menegaskan bahwa tujuan utama Ngopi Serasi adalah untuk merasakan langsung realitas dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ia turut memboyong serta para kepala perangkat daerah terkait, memastikan setiap aspirasi yang muncul dapat segera direspons atau ditindaklanjuti, melengkapi jalur formal seperti musrenbang.
Bupati juga memberikan pencerahan mengenai pembagian kewenangan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait infrastruktur jalan. Ia menjelaskan bahwa tidak semua jenis jalan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. “Ada jalan nasional yang menjadi wewenang pemerintah pusat, jalan provinsi milik pemerintah provinsi, serta jalan kabupaten, desa, dan lingkungan yang menjadi ranah pemkab. Jika jalan nasional rusak, peran bupati adalah mengusulkan, bukan memperbaiki secara langsung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Riyanto mengungkapkan sebuah informasi penting terkait perubahan kebijakan di masa depan. Mulai tahun 2026, pemerintah kabupaten tidak akan lagi memiliki kewenangan untuk membangun jalan. Peran pemkab akan bergeser menjadi pengusul pembangunan jalan kepada pemerintah pusat, sehingga seluruh proyek pembangunan jalan nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
Selain sesi dialog yang hangat, acara Ngopi Serasi juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial kepada sejumlah penerima. Kehadiran berbagai pihak, mulai dari Ketua TP-PKK Pringsewu Ny. Rahayu Sri Astutik Riyanto, Sekkab M. Andi Purwanto, para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat, uspika, hingga kapekon dan tokoh masyarakat setempat, menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam mendengarkan dan melayani masyarakat secara langsung.
