Bandar Lampung - Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mustika Bahrun, SE., MM, memberikan apresiasi atas inisiatif para kepala desa dari Kecamatan Way Khilau, Kedondong, dan Way Lima yang menggelar audiensi bersama perwakilan PMBK Provinsi Lampung di kantor dinas terkait.
Audiensi tersebut membahas aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan strategis yang menghubungkan Gedong Tataan – Kedondong – Ruas – Pardasuka. Ruas jalan ini dinilai vital untuk memperlancar transportasi masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta akses menuju pusat pendidikan dan layanan kesehatan.
Kondisi jalan yang masih belum memadai, terutama saat musim hujan, menjadi hambatan utama warga. Karena itu, pembangunan dan peningkatan ruas jalan tersebut dinilai sebagai kebutuhan mendesak.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada kawan-kawan kepala desa yang telah menyuarakan kebutuhan masyarakat. Aspirasi ini adalah suara rakyat yang harus kita kawal bersama. Insya Allah akan kami perjuangkan agar ruas jalan Gedong Tataan – Kedondong – Ruas – Pardasuka dapat menjadi prioritas pembangunan pemerintah provinsi,” ujar Mustika Bahrun, Jumat (26/09/2025)
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berdampak pada kelancaran transportasi, tetapi juga memberi efek domino bagi peningkatan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, hingga memperkuat peran Lampung sebagai lumbung pangan nasional.
Sementara itu, Gadis selaku perwakilan PMBK Provinsi Lampung menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai aturan perencanaan pembangunan daerah dan berkoordinasi lebih lanjut agar kebutuhan masyarakat bisa direalisasikan secara bertahap.
Masyarakat berharap pembangunan jalan penghubung Gedong Tataan – Kedondong – Ruas – Pardasuka dapat segera masuk dalam program prioritas pemerintah provinsi karena diyakini memberi dampak nyata bagi perkembangan Pesawaran dan daerah sekitarnya.
Mustika Bahrun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat. Ia menekankan pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari keadilan sosial dan memastikan Pesawaran mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. (*)
Penulis: Fahmi Seproza
